Berdasarkan PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  

Pasal 9 

Pengurus RT mempunyai ruang lingkup tugas, sebagai berikut:
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan
perizinan;
c. membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat
dilingkungannya;
d. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di
lingkungannya;
e. menggerakan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
dan
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
Pasal 10 
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Pengurus RT mempunyai fungsi:
a. menjaga kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga;
b. mengoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola Pembangunan
secara swadaya
c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan
kemasyarakatan; Pasal 9 
Pengurus RT mempunyai ruang lingkup tugas, sebagai berikut:
a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
b. membantu Kepala Desa dalam penyediaan data kependudukan dan
perizinan;
c. membantu Kepala Desa dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat
dilingkungannya;
d. memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga di
lingkungannya;
e. menggerakan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya;
dan
f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

Pasal 10 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Pengurus RT mempunyai fungsi:
a. menjaga kerukunan, ketentraman, dan ketertiban warga;
b. mengoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola Pembangunan
secara swadaya
c. membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan
kemasyarakatan; 

d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah
desa; dan 
e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. 

Pasal 11

(1) RW sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibentuk atas
prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui
musyawarah mufakat atau pemilihan.
(2) RW dibentuk paling sedikit dan 2 (dua) RT.d. sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah
desa; dan 
e. menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. 

RW 

Pasal 11

(1) RW sebagaimana dimasud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dibentuk atas
prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui
musyawarah mufakat atau pemilihan.
(2) RW dibentuk paling sedikit dan 2 (dua) RT.