Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah  akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap kedua mulai tanggal 26 Januari hingga 8 Februari 2021 mendatang.

                Sesuai suran edaran bupati banjarnegara dimana surat edaran tersebut merupakan tindak lnajut kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian Covid-19 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Banjarnegara, maka demi keselamatan masyarakat bahwa terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 08 Februari 2021 diberlakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara.

`               Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut, dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut :

1. Membatasi aktifitas di tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
2. Kegiatan Belajar Mengajar dilakukan secara daring/online.
3. Kegiatan di tempat hiburan, wisata dan jual beli diatur sebagai berikut :

1. Wisata air, candi, bioskop/Cinema, dan karaoke ditutup;
2. Wisata alam, buatan dan religi diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :

• Jumlah pengunjung di dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas yang disediakan;
• Jam operasional dibatasi, yakni mulai pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB;
•  Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

     4. Restoran, rumah makan, cafe, angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain yang sejenis diperbolehkan untuk buka, dengan ketentuan :

1) Restoran, rumah makan, café, dan/atau kegiatan lain yang sejenis, untuk layanan makan/ minum di tempat, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan sampai dengan pukul 20.00 WIB dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00WIB;

2) Angkringan, pedagang kaki lima (PKL) dan/atau kegiatan lain sejenis, untuk layanan makan/ minum di tempat, paling banyak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas yang disediakan, dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang sampai dengan pukul 21.00 WIB.

3) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

5. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan/Modern diperbolehkan untuk buka,dengan ketentuan :

1) Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB;

2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

6. Pasar tradisional diperbolehkan buka dengan ketentuan :

1) Jam operasional pasar tradisional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB;

2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

7. Kegiatan konstruksi diizinkan untuk beroperasi 100 % (seratus persen), dengan ketentuan wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

8.Kegiatan sosial, keagamaan, olah raga, dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, diatur sebagai berikut :

1. Ibadah keagamaan dapat dilakukan secara kolektif/berjamaah di rumah ibadahdengan ketentuan sebagai berikut :

           1) Jumlah warga masyarakat yang mengikuti kegiatan ibadah dibatasi paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas yang tersedia; dan

             2) Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

    2. Kegiatan sosial, keagamaan, olah raga, dan kegiatan lainnya yang dapatmenimbulkan kerumunan massa, antara lain berupa pertemuan/rembug warga,resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian atau kegiatan lainnya yang sejenis dihentikan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

   3.Penyelenggaraan akad nikah/perkawinan dapat dilaksanakan di KUA atau rumahatau tempat ibadah dan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 orang.

9. Pembatasan operasional sektor transportasi sebagai berikut:

      - Pembatasan kapasitas penumpang angkutan aglomerasi perkotaan, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan maksimal 50 %.

      - Pembatasan jam operasi layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan,angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan .

      - Pada kondisi tertentu dapat dilakukan penutupan dan/atau pengalihan arus lalu lintas.  

      - Wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

10.Perusahaan swasta/industri wajib melakukan pengaturan jam kerja atau shift termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja, sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing dan menghindari adanya kerumunan serta wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

       Setiap orang dan/atau pengelola kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud  tersebut di atas, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.